Jum. Apr 19th, 2024

Keterbukaan Informasi Hak Masyarakat

By nrlvi Agu 20, 2023 #Informasi

Puncak Andalas, Sumbar – Keterbukaan informasi publik adalah hak semua masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Supardi saat sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Agam Jua Cafe, Sabtu, 19 Agustus 2023.

“Keterbukaan informasi publik adalah hak kita semua, hak publik, oleh karena itu semua kita berhak mendapatkan informasi dari lembaga pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan mereka mempunyai kewajiban untuk membuka seluas-luasnya semua informasi yang ada di lembaga tersebut,” ungkap Supardi.

Selain itu Supardi menjelaskan bahwa  Perda Nomor 3 Tahun 2022 juga berisikan tentang pasal-pasal yang mengatur informasi apa saja yang boleh diketahui atau tidak oleh masyarakat.

“Seperti Informasi serta merta yang wajib diumumkan kepada masyarakat, contohnya informasi tentang bencana alam, bencana sosial, sumber penyakit dan lain sebagainya. Selain informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat juga wajib di publis ke masyarakat, seperti tentang kebijakan-kebijakan yang ada di lembaga tersebut, terakhir informasi yang dikecualikan, seperti masalah pertahananan, personal, atau yang menyangkut informasi mengenai  seseorang,” imbuh Supardi.

Terakhir pada kesempatan itu Supardi menjelaskan bahwa sukses atau tidaknya sebuah negara atau pemerintah bisa diukur dari sampai sejauh mana kepala daerahnya membuka peluang selebar-lebarnya tentang keterbukaan informasi publik, sehingga semua informasi yang ada bisa diakses oleh masyarakat, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Senada dengan Supardi Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska, menyebut bahwa semua masyarakat berhak untuk tahu dan mendapat informasi dari lembaga pemerintah atau badan publik.

Dalam uraiannya Nofal menjelaskan tahap demi tahap bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi dari suatu badan publik.

“Yang pertama yang harus kita lakukan memastikan adalah data atau informasi apa yang mau kita dapatkan, kedua adalah memperlihatkan identitas kita, ketiga tujuan kita meminta informasi, selanjutnya adalah kewajiban pemerintah adalah memberikan informasi yang diminta masyarakat dengan waktu maksimal sepuluh hari, jika dalam jangka waktu sepuluh hari tidak ditanggapi oleh badan publik tersebut, maka masyarakat dapat mengsengketakan masalah tersebut ke Komisi Informasi,” ucap Nofal.

Diakhir penjabarannya Nofal menekankan bahwa semua masyarakat, apapun profesinya berhak mendapatkan informasi.

“Kita semua disini, siapapun, apapun profesinya memiliki hak untuk memperoleh informasi dari lembaga pemerintah atau badan publik” tutup Nofal. RYH

By nrlvi

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *